BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai menangani Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga membahayakan anak-anak.
Charles mengkritik BGN yang terlalu fokus mengejar jumlah penerima manfaat setelah mendapat anggaran besar. Ia menegaskan kualitas MBG harus menjadi prioritas.
“Ini soal kesehatan anak-anak, bukan sekadar angka,” tegas Charles di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Ia menyoroti kasus keracunan siswa di Kupang, NTT, dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengingatkan hasil rapat Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM yang mewajibkan keterlibatan aktif BPOM dalam pengawasan MBG. “Kesimpulan rapat DPR bersifat mengikat,” ujarnya.
Charles menekankan agar BGN dan seluruh SPPG menjamin keamanan makanan bagi anak-anak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan 20 juta penerima MBG sebelum HUT ke-80 RI. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 6,7 juta orang. Presiden juga mendorong percepatan pencapaian target tersebut. (*)
