BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dalam kegiatan Semiloka Nasional ke-V Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi), Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, menyoroti permasalahan kekurangan tenaga kesehatan dan dokter spesialis yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kota Balikpapan.
Hal ini juga disampaikan dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Bagus, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan didorong untuk melakukan intervensi nyata terhadap kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dengan makin meratanya pembangunan fasilitas pelayanan seperti Puskesmas dan Posyandu di tiap lingkungan RT.
“Salah satu rekomendasi dari BPKP adalah intervensi pemerintah kota terhadap kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Saat ini kami benar-benar merasakan kekurangan itu. Bahkan dokter spesialis pun kita tidak punya,” ujar Bagus, Jumat (25/7/2025).
Bagus menambahkan, masalah ini tidak hanya terjadi di Balikpapan, namun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, upaya untuk menambah tenaga ASN baru terhambat oleh moratorium yang diberlakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Memang saat ini tidak ada penambahan ASN baru karena moratorium. Tapi harapan kita melalui semiloka ini ada rekomendasi yang bisa disampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk membuka kembali peluang rekrutmen, baik melalui CPNS maupun P3K, khususnya untuk tenaga kesehatan,” jelasnya.
Tak hanya tenaga kesehatan, Bagus juga menyinggung persoalan yang sama dalam sektor pendidikan. Menurutnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama seiring pembangunan ruang belajar baru.
“Kita bukan hanya kekurangan di sektor kesehatan, tapi juga di pendidikan. Sekolah-sekolah sudah mulai banyak dibangun, tapi jumlah gurunya belum memadai. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Wawali menekankan bahwa pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan akan terus melakukan pemetaan kebutuhan tenaga medis, termasuk kemungkinan menyuarakan kebutuhan ini mewakili daerah-daerah di pedalaman Kalimantan Timur yang juga mengalami kesulitan serupa.
“Ini menjadi tugas kita bersama, kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melihat seperti apa kebutuhan riil di lapangan. Saya pun membawa suara dari daerah-daerah pedalaman Kaltim yang juga kekurangan tenaga kesehatan,” tutupnya.
Melalui semiloka dan forum diskusi lintas sektor, Bagus berharap dapat muncul rekomendasi konkret yang bisa mendorong pemerintah pusat membuka kembali peluang rekrutmen tenaga kesehatan dan pendidik guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
