BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran triwulan pertama tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah, bukan dalam rangka audit temuan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa hasil dari evaluasi ini berupa rekomendasi perbaikan, bukan teguran atau temuan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan proses perencanaan dan penganggaran ke depan.
“Ini adalah bagian dari pembinaan BPKP terhadap kegiatan kita. Rekomendasinya sangat positif dan bertujuan agar kita bisa menjalankan program-program dengan lebih efektif. Evaluasi ini sudah berjalan selama empat tahun, dan tahun ini memasuki triwulan pertama 2025,” ujar Bagus usai pertemuan di VIP Room Balai Kota Balikpapan, pada hari Selasa (22/7/2025).
Evaluasi kali ini mencakup lima sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM. Diskusi dan proses pendampingan juga telah dilakukan secara langsung saat tim BPKP mengunjungi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan.
“Kegiatan ini melibatkan sejumlah OPD terkait seperti Bappeda, Inspektorat, Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan BKAD. Hasilnya menggembirakan karena kita mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki efektivitas perencanaan,” jelasnya.
Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan BPKP adalah peningkatan efektivitas kegiatan yang berkaitan dengan indikator-indikator kinerja yang masih bisa dioptimalkan.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga menyoroti persoalan keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akibat moratorium rekrutmen ASN dan PPPK.
“Tadi kami sampaikan juga kepada BPKP bahwa kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan semakin meningkat, seiring bertambahnya sekolah dan layanan kesehatan. Namun karena adanya moratorium, kami belum bisa menambah formasi. Harapannya, hal ini bisa disampaikan BPKP ke kementerian atau lembaga vertikal,” ungkap Bagus.
Meski menghadapi keterbatasan, Bagus menegaskan bahwa dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kinerja Kota Balikpapan tetap berada dalam kategori baik.
“Kami tetap berkomitmen memperbaiki kualitas layanan publik melalui perencanaan yang matang dan penganggaran yang efektif, tentunya dengan arahan dari BPKP,” pungkasnya.
