BorneoFlash.com, YOGYAKARTA – BPH Migas menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Kami berharap Ditjen Gakkum membantu meningkatkan efektivitas pengawasan,” ujar Erika saat mengikuti kunjungan Komisi XII DPR RI di Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025).
Ia menyebut anggota DPR memberi banyak masukan kepada BPH Migas untuk memperbaiki sistem pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan pemerintah menetapkan kuota BBM 2025 dalam jumlah yang cukup. Ia mengapresiasi program subsidi tepat sasaran yang telah menggunakan sistem digital. “Kami mendorong pengawasan digital agar distribusi BBM tidak bocor,” tegasnya.
Anggota Komisi XII DPR yang hadir antara lain Zulfikar Hamonangan, Ratna Juwita, Syarif Fasya, dan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti jajaran BPH Migas, Kementerian ESDM, serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Inspeksi ke SPBU
Erika dan Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menginspeksi sejumlah SPBU di Sleman dan Yogyakarta. Mereka memastikan petugas SPBU menyalurkan BBM dengan lancar kepada masyarakat. Erika mengapresiasi pengelola SPBU yang meningkatkan kualitas CCTV dan melengkapi administrasi.
Harya menyampaikan bahwa sistem electronic data capture (EDC) di SPBU sudah merekam transaksi dan foto kendaraan pembeli solar subsidi.
Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki sistem pengawasan secara berkelanjutan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Kami juga mengimbau SPBU menjaga infrastruktur, termasuk tangki BBM, agar tidak bocor dan menurunkan kualitas BBM,” ujarnya. Ia menegaskan BPH Migas dan Pertamina terus memberikan edukasi agar SPBU menyalurkan BBM subsidi secara akuntabel. (*)
