BorneoFlash.com, NUSANTARA — Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/07/2025), guna mendalami praktik pemerintahan terbuka yang tengah diterapkan di IKN.
Rombongan Panja OG-P disambut langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam suasana hangat dan penuh kolaborasi. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat sinergi antarinstansi untuk mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota pemerintahan yang direncanakan resmi berfungsi pada 2028.
“Terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas tentang perkembangan IKN,” ujar Basuki.
Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap kunjungan ini memberi perspektif baru bagi DPR dalam merumuskan dukungan terhadap tata kelola yang terbuka. Ini juga momentum memperkuat kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Basuki menyampaikan bahwa OIKN dirancang untuk menjadi model birokrasi yang efisien, terbuka, dan berwawasan lingkungan. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terintegrasi, mulai dari aspek tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi hijau, hingga penyediaan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Panja OG-P turut memberikan masukan terkait kebutuhan masyarakat dan pentingnya penguatan sistem pengawasan publik di tengah pesatnya pembangunan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/Humas Otorita IKN)
