BorneoFlash.com, SAMARINDA – Rencana peluncuran program perintis Sekolah Rakyat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025, mengalami penundaan.
Penundaan tersebut, menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, tidak berkaitan dengan hal yang bersifat mendasar, melainkan lebih pada persoalan teknis semata.
Ia memastikan bahwa secara prinsip, Pemerintah Kota Samarinda telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menyukseskan program tersebut.
“Penundaan ini hanya bersifat teknis. Pada dasarnya, Pemkot Samarinda sudah sangat siap untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat,”ujar Andi Harun.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa penundaan disebabkan oleh belum siapnya fasilitas dasar di dua lokasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan bahwa komitmen Pemkot Samarinda dalam mendukung program nasional ini telah diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Pusat.
“Saya telah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Asli Nuryadin, untuk hadir dalam kegiatan penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu,”jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh aspek teknis pelaksanaan, termasuk kesiapan peserta didik, telah dirancang secara menyeluruh.
“Andai peluncuran tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula, kami siap. Jika memang perlu, kami bisa sementara memanfaatkan fasilitas yang dimiliki pemkot sembari menunggu kesiapan penuh dari dua lokasi utama tersebut,”jelas Andi Harun.
Ia pun membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan tambahan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana jika dibutuhkan.
“Pemerintah Kota juga siap membantu dalam penyediaan fasilitas pendukung. Semua ini tidak mengurangi semangat kami untuk mewujudkan keberhasilan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Bapak Presiden,”tandasnya. (*)