BorneoFlash.com, OLAHRAGA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,4 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di sektor kepemudaan dan keolahragaan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan langsung usulan ini saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7). Rapat tersebut membahas RKA dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenpora tahun 2026.
“Dengan mempertimbangkan postur anggaran yang tersedia dalam pagu indikatif, kami mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk mendanai kegiatan prioritas dalam pembahasan pagu dan alokasi anggaran,” ujar Dito dalam siaran resminya, Jumat.
Dalam paparannya, Dito menyebut bahwa usulan anggaran sebesar Rp4.406.546.472.000 akan difokuskan untuk mendukung 15 program prioritas dan 34 kegiatan prioritas.
Program-program tersebut mencakup penguatan sistem pelayanan kepemudaan, transformasi kepramukaan, pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan atlet muda, pengembangan wisata olahraga, serta penguatan kemitraan global.
Dito menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora dalam RAPBN 2026 mengacu pada arah kebijakan nasional dalam RKP 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024.
Ia menegaskan, Kemenpora menargetkan terciptanya pemuda yang unggul dan berdaya saing, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga yang meningkat di tingkat internasional, serta pertumbuhan industri olahraga yang menopang ekonomi nasional.
Seluruh fraksi di Komisi X DPR RI merespons positif paparan Dito dan menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR atas dukungan yang diberikan,” kata Dito.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebutkan bahwa pembahasan lanjutan mengenai usulan ini akan dilakukan setelah pemerintah menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2026. (*)
