BorneoFlash.com, UJOH BILANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Mahulu, pada Rabu (09/07/2025).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, A.Md.Keb., S.H., didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah. Hadir pula Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., jajaran Forkopimda, para anggota DPRD, Asisten III Setkab Mahulu, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa sidang ini merupakan bagian dari mekanisme resmi yang diatur dalam perundang-undangan. “Pada sidang hari ini, kita akan mendengarkan tanggapan resmi Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,” jelas Devung Paran.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si. menjelaskan bahwa kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 tetap difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kebijakan belanja daerah tahun 2025 masih diarahkan untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat,” ujar Wabup.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Wabup menegaskan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dan akan terus diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Sementara terhadap Fraksi Demokrat Kebangkitan Perjuangan (DKP), Pemerintah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengakomodasi isu-isu strategis melalui belanja subsidi, hibah, belanja modal infrastruktur, hingga belanja tidak terduga untuk kondisi darurat dan bencana.
Adapun terhadap pandangan Fraksi Gerindra, Wabup menjelaskan bahwa Pemerintah telah menjalankan berbagai program prioritas lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, UMKM, serta partisipatif budgeting untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah telah menjalankan program prioritas yang menyentuh seluruh masyarakat di berbagai sektor guna mempercepat pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Yohanes Avun menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kolaborasi dan dukungan terhadap agenda pembangunan Mahulu.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPRD karena telah bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Mahulu yang lebih baik ke depannya,” tutupnya. (*)
