“Kami berharap paling lambat pada Jumat (11 Juli), Kementerian PUPR sudah mulai melakukan persiapan ruang kelas dan fasilitas lainnya di SMAN 16 Samarinda,”ujar Andi.
Dalam proses rekrutmen, Dinsos Kaltim mengerahkan pendamping PKH untuk melakukan identifikasi langsung terhadap calon siswa di lapangan.
Proses ini mencakup verifikasi data, validasi informasi, dan konfirmasi kesiapan orang tua siswa untuk mengikuti sistem pendidikan berasrama.
Namun, perekrutan peserta didik jenjang sekolah dasar masih menjadi tantangan tersendiri.
Menurut Andi, minat terbanyak justru berasal dari kelompok usia SMP dan SMA, sehingga alokasi untuk jenjang SD sulit terpenuhi.
“Situasi ini tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan juga menjadi perhatian nasional. Dalam pertemuan koordinasi di Jakarta, kami mendapati bahwa hanya tiga dari 100 lokasi yang mengusulkan jenjang SD pada tahap awal,”ungkapnya.
Sebagai upaya alternatif, Dinsos Kaltim juga akan menjalin komunikasi dengan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mencari anak-anak yang mengalami putus sekolah dan berpotensi menjadi siswa Sekolah Rakyat.
Terkait kebutuhan tenaga pengajar dan kepala sekolah, Andi memastikan bahwa seluruhnya akan ditangani oleh pemerintah pusat.
“Rekrutmen guru sudah dimulai secara nasional. Nantinya, penempatan guru akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah,”tutupnya.
Andi menambahkan bahwa seluruh calon siswa yang diterima wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai bentuk sinkronisasi dengan basis data perlindungan sosial nasional. (*)
