BorneoFlash.com, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan menggelar uji publik naskah sejarah nasional Indonesia pada Juli 2025. Uji publik ini membuka ruang bagi masyarakat dan sejarawan untuk memberi masukan terhadap hasil penulisan sejarah dari masa prasejarah hingga era kontemporer.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa tim akademisi memperbarui naskah berdasarkan fondasi yang sudah ada. Ia menyoroti bahwa selama 26 tahun terakhir, belum ada pembaruan signifikan, terutama pada era Reformasi hingga saat ini.
Sebanyak 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi menyusun naskah ini selama lebih dari tujuh bulan. Tim tersebut juga melibatkan editor umum, editor per jilid, dan penulis khusus.
Fadli memastikan tim menyusun sejarah ini secara ilmiah dan netral dari kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa naskah tidak hanya memuat sejarah politik dan konflik, tetapi juga budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
Ia menyebutkan beberapa temuan baru yang tim masukkan dalam naskah, seperti situs Leang Karampuang yang berusia lebih dari 51 ribu tahun, serta jejak masuknya Islam abad ke-7 di situs Bongal, Tapanuli Utara.
“Kami menulis sejarah untuk mempersatukan bangsa, bukan memecah belah,” tegas Fadli.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah membuka diri terhadap kritik selama masyarakat menyampaikannya secara ilmiah dan konstruktif. “Uji publik ini memberi ruang demokratis bagi semua pihak untuk berkontribusi,” ujarnya.
Fadli menegaskan bahwa tim tetap mencantumkan peristiwa pemerkosaan saat kerusuhan 1998 dalam naskah. “Kami sudah menjelaskan itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR. Kami tidak menghapus apa pun,” kata Fadli. (*)
