BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menanggapi isu penurunan tajam pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Penurunan yang mencolok ini menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Kaltim.
Dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang digelar pada Senin, (23/6/2025), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, memberikan penjelasan mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya kinerja pendapatan daerah tersebut.
Ia merespons kritik dari beberapa fraksi seperti Golkar, Gerindra, PAN-Nasdem, PKS, dan Demokrat-PPP yang mempertanyakan turunnya angka pendapatan dari Rp409,24 miliar menjadi Rp146,02 miliar.
Menurut Wagub Seno, salah satu penyebab utamanya adalah tidak terealisasinya dana dari program FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) yang sebelumnya diharapkan dapat menyumbang pendapatan cukup signifikan.
Selain itu, penurunan harga komoditas tambang, terutama batu bara, turut mempengaruhi angka pendapatan.
“Seiring dengan tren global yang kini mulai meninggalkan energi fosil, permintaan batu bara mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kontribusi sektor tambang terhadap kas daerah,”ujar Wagub Seno .
Pemprov Kaltim juga menyoroti belum optimalnya realisasi pendapatan dari sektor Pajak Alat Berat di sejumlah daerah.
Salah satu penyebabnya adalah belum adanya acuan nilai jual yang tertuang secara eksplisit dalam peraturan pusat.
