BorneoFlash.com, SENDAWAR – Demi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi isu strategis pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Kaltim tahun 2025.
Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang terlaksana selama 2 hari yakni pada tanggal 18-19 Juni 2025. Yang mana selain pembukaan rakor juga dilaksanakan malam ramah tamah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) beserta Istri, Narasumber Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Mustafa Sarinanto (Master of Engineering).
Kemudian, Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, Ibu Lisadarti. Beserta perwakilan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se Kalimantan Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli, para Asisten dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutan Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud diwakili oleh Wakil Bupati Kubar, H. Nanang Adriani menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini berharap dapat menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi dan bertukar pikir demi peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi isu strategis pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengapresiasi rakor ini sebagai forum strategis yang sangat penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Timur. Yang mana menjadi sektor kunci yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya dalam pembukaan rakor tersebut.
Gubernur juga berharap melalui forum rakor ini, seluruh pihak dapat menyelaraskan program dan sub kegiatan antar perangkat daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, mempertajam indikator dan target kinerja, mensinergikan rencana program daerah dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan Kalimantan Timur kedepan.
