BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya pelaksanaan program umrah gratis yang tidak hanya populis, tetapi juga memiliki mekanisme seleksi yang ketat dan terukur.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam keterangannya, pada Minggu (15/6/2025).
Menurut Sri, program umrah gratis yang merupakan bagian dari kebijakan GratisPol (Program Gratis untuk Semua) harus dilakukan secara cermat agar dapat menjangkau penerima manfaat yang benar-benar layak.
“Meski kelihatannya sederhana, pelaksanaan program ini membutuhkan proses verifikasi yang mendalam. Kami perlu memastikan data penerima benar-benar akurat sebelum program ini dijalankan. Tidak bisa langsung diberikan begitu saja tanpa proses seleksi yang jelas,”ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa adanya regulasi teknis seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan persyaratan administratif yang tegas, potensi penyalahgunaan program sangat besar.
Dalam simulasi ekstrem, Sri menggambarkan risiko terbukanya peluang bagi warga dari luar daerah, bahkan dari luar negeri, untuk ikut mengakses program ini apabila tidak dibatasi secara jelas.
“Jika tidak ada ketentuan tentang domisili dan masa pengabdian, bukan tidak mungkin masyarakat dari luar provinsi atau bahkan negara tetangga datang untuk ikut serta. Penduduk Kaltim hanya sekitar empat juta jiwa. Bila akses dibuka tanpa batas, maka warga lokal bisa kehilangan haknya,”tegasnya.
