BorneoFlash.com, SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalimantan Timur (Kaltim) Melawan Diam menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (10/6/2025), mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar segera merealisasikan delapan program unggulan “Gratispol” yang dijanjikan dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Aksi tersebut berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan berjalan dengan tertib.
Para mahasiswa membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi yang mencakup tuntutan atas layanan pendidikan dan kesehatan gratis, serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu.
Menanggapi demonstrasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, hadir secara langsung untuk berdialog dengan para mahasiswa.
Ia turut didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah guna membuka ruang diskusi yang berlangsung di halaman kantor gubernur.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mulai melaksanakan program “Gratispol” sebagai bagian dari komitmen 100 hari kerja kepala daerah.
Program tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) secara serentak di Convention Hall Sempaja, Samarinda.
“Pemerintah telah mengambil langkah awal melalui mekanisme resmi. Namun perlu ditekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku. Kami tidak dapat melangkah tanpa dasar hukum yang jelas,”ujarnya.
