Hal tersebut mendorong perbaikan sistem dari hulu, termasuk pada proses rekrutmen siswa.
“Kesalahan pendataan di masa lalu berdampak besar pada distribusi bantuan. Kami ingin menghindari terulangnya hal yang sama, terutama untuk program strategis seperti Sekolah Rakyat ini,”tegas Andi Harun.
Program yang akan dimulai dengan kuota 100 siswa dari kategori miskin ekstrem ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah administratif di Samarinda.
Pemerintah menargetkan perwakilan dari 10 kecamatan agar distribusi siswa lebih merata dan adil.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan fasilitas sekolah masih dalam tahap awal.
Namun koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Sosial dan kementerian teknis lainnya agar proses pembukaan sekolah dapat berjalan lancar.
Lokasi utama pembangunan telah ditetapkan di kawasan Stadion Palaran, sementara opsi lahan tambahan sedang dalam proses validasi ulang oleh Badan Pertanahan Nasional.
“Program ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tapi membangun sistem yang bisa menjawab masalah kemiskinan dengan pendekatan pendidikan yang tepat sasaran,”pungkas Andi Harun. (*)
