BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mencampur bioetanol 5% (E5) ke dalam bensin untuk menekan impor BBM fosil. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memperkirakan program ini mulai berjalan pada 2025 atau 2026. Pemerintah akan menetapkan regulasi mandatori melalui Keputusan Menteri ESDM.
“Kami akan mengeluarkan keputusan terpisah untuk mewajibkan program ini,” ujar Eniya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Selasa (19/5/2025).
Namun, ia mengakui beberapa hambatan masih mengganjal pengembangan bioetanol, salah satunya bea cukai, meskipun penggunaannya bukan untuk konsumsi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan hanya mengenakan cukai pada minuman beralkohol, tetapi kementerian belum menyederhanakan klasifikasi KBLI, sehingga menimbulkan kendala.
CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis, mendorong pemerintah mempercepat proses administratif dan segera memberikan pengecualian cukai. Ia juga meminta pembebasan PPN, kemudahan impor peralatan, dan pemberian insentif pajak seperti tax holiday.
Selain itu, John mengusulkan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk industri bioetanol, seperti yang berlaku di sektor batu bara dan sawit.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendukung usulan tersebut. Ia mendorong pemerintah menetapkan DMO dan DPO agar pengembangan bioetanol bisa berjalan.
Ia menekankan bahwa biofuel berperan penting dalam menggantikan BBM di sektor transportasi dan industri, sekaligus menurunkan emisi karbon.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III (Persero), meminta pemerintah mempermudah akses pembiayaan bagi petani tebu. Ia juga mendorong perbaikan varietas tebu agar petani bisa meningkatkan produktivitas.
Ia optimistis pemerintah bisa mengatasi berbagai hambatan ini dan mendorong Indonesia mencapai swasembada gula dan energi melalui bioetanol dalam 2–3 tahun ke depan. (*)
