BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Suasana di depan Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (21/5/2025) siang, memanas. Ratusan mahasiswa bersama warga tumpah ruah melakukan unjuk rasa, menuntut kejelasan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan melumpuhkan aktivitas warga di Kota Minyak ini.
Aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat ini menjadi sorotan publik. Massa membawa spanduk dan menyuarakan orasi keras menuding pihak Pertamina abai terhadap kebutuhan energi masyarakat Balikpapan, yang justru menjadi salah satu kota vital dalam distribusi energi nasional.
Tak tinggal diam, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri akhirnya turun tangan dan menemui para demonstran. Dalam pernyataan resminya, ia mengumumkan tujuh poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh pihak Pertamina sebagai langkah konkrit mengatasi krisis BBM di kota ini.
“Tujuh rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab dan dorongan dari rakyat Balikpapan kepada Pertamina. Tidak bisa lagi ada alasan, kebutuhan energi masyarakat harus jadi prioritas utama,” tegas Ketua DPRD di hadapan massa aksi.
Meski tak dirinci saat itu juga, tujuh poin tersebut dikabarkan mencakup evaluasi distribusi BBM, pengawasan penyaluran ke SPBU, serta jaminan ketersediaan solar dan pertalite bagi nelayan, sopir angkot, dan pelaku UMKM yang terdampak langsung.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa publik tak lagi diam. Di kota penghasil energi ini, warga menuntut keadilan distribusi energi yang merata dan tepat sasaran. Mereka bertekad akan terus mengawal janji Pertamina dan DPRD hingga kelangkaan BBM benar-benar teratasi.
