BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menindaklanjuti permasalahan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayahnya dengan menggelar pertemuan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, pada Selasa (20/5/2025).
Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, yang diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sri Hartini Anugraha.
Dalam pertemuan itu, Sri Hartini menekankan pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara pihak Pertamina dan pemerintah daerah. Menurutnya, sejak awal terjadinya permasalahan distribusi BBM, pihak Pemkot mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan Pertamina.
“Kami memahami mungkin ada hambatan dari Pertamina saat kejadian kemarin. Namun, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kami tidak memiliki kewenangan terkait distribusi BBM. Oleh karena itu, kami meminta keterbukaan informasi dari Pertamina, agar kami bisa menyampaikan kondisi sebenarnya kepada masyarakat,” jelas Sri Hartini.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama Pemkot bukanlah untuk mengambil alih kewenangan, melainkan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat agar bisa menjawab pertanyaan publik dan menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret menanggapi situasi ini, Pemkot Balikpapan mengusulkan dua upaya utama, yakni meminta Pertamina untuk mengoperasikan SPBU secara 24 jam dalam beberapa waktu ke depan, hingga kondisi distribusi BBM kembali normal dan masyarakat merasa tenang.
Selain itu, mendorong Pertamina agar secara rutin memberikan informasi terkait stok BBM yang tersedia, guna mencegah kepanikan dan meningkatkan transparansi kepada publik.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih baik ke depannya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa merasa lebih aman,” pungkas Sri Hartini.
Pemkot berharap kerja sama ini bisa memperkuat koordinasi dan respons cepat antara pemerintah daerah dan Pertamina, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
