Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa untuk pendidikan tinggi, terdapat dua skema.
Pertama, pembiayaan kuliah secara penuh di wilayah Kaltim, diperuntukkan bagi warga yang telah berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim.
Batas usia maksimal adalah 25 tahun untuk jenjang S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.
“Pemprov akan menanggung seluruh biaya kuliah, namun kebutuhan pribadi di luar perkuliahan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa,” imbuhnya.
Skema kedua adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa Kaltim yang melanjutkan studi di luar provinsi, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3, dengan kuota dan syarat tertentu, termasuk pencapaian akademik.
“Kita menerapkan persyaratan tersebut agar program ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bukan penduduk Kaltim. Oleh karena itu, syarat minimal tiga tahun domisili di Kaltim menjadi keharusan untuk bisa mengikuti program ini,” tegasnya.
Program kelima dalam Gratispol adalah layanan kesehatan gratis.
Menurut Sri Wahyuni, warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan atau memiliki tunggakan premi tetap dapat memperoleh layanan di fasilitas kesehatan milik Pemprov.
Adapun program terakhir adalah penyediaan akses internet gratis bagi seluruh desa.
“Saat ini masih terdapat sekitar 51 desa yang belum terhubung internet. Ini akan menjadi prioritas kami untuk memastikan seluruh desa di Kaltim mendapatkan akses internet gratis,” pungkasnya.
