BorneoFlash.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengupayakan pembebasan lahan masyarakat di kawasan objek wisata Pantai Nipah-Nipah. Langkah yang telah ditempuh hingga saat ini masih dalam tahap appraisal lahan guna menentukan taksiran harga lahan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Andi Israwati Latief, mengungkapkan bahwa pihaknya belum melakukan pembicaraan langsung dengan masyarakat terkait nilai ganti rugi lahan seluas 4 hektare tersebut.
“Kita memang belum mendapatkan nilai appraisalnya, masih dalam tahap pengajuan. Nanti kalau sudah ada besaran nilainya, kita akan sampaikan kepada pemilik lahan,” ujarnya pada Jumat (21/3/2025).
Andi menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian anggaran sebelum membuka diskusi dengan pemilik lahan. “Jangan sampai kita menggebu-gebu dalam menyegerakan pembebasan lahan, sementara pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup,” katanya.
Lahan yang direncanakan untuk dibebaskan tersebut berada di area objek wisata Pantai Nipah-Nipah dengan luas sekitar 4 hektare. Pemerintah berharap dapat mengelola kawasan ini secara optimal agar bisa menghasilkan retribusi untuk daerah.
“Menjadi harapan kita agar kawasan ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi daerah. Kita berdoa saja,” tambah Andi.
Mengingat lokasinya yang strategis di tengah kota, Andi berharap Pantai Nipah-Nipah bisa menjadi destinasi wisata unggulan di PPU. “Kemarin, kami juga memberikan bantuan seperti pengadaan gazebo, toilet umum, dan banana boat sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan wisata di sana,” jelasnya.
Prestasi Pantai Sipakario Nipah-Nipah yang masuk dalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 menjadi bukti potensinya sebagai destinasi wisata menarik dan berkelanjutan.
Dengan adanya upaya pembebasan lahan, diharapkan pengelolaan kawasan ini dapat semakin maksimal untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. (*/Adv)
