BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan tidak kekurangan sekolah, untuk bisa menampung anak-anak lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) setiap tahunnya.
“Kalau ada yang bilang Balikpapan sekolah itu sedikit itu bohong, Rombongan Belajar (Rombel) kita lebih dari cukup untuk kota Balikpapan, bahkan membludak kalau kita dengan sekolah swasta. Jangan bicara sekolah negeri” jelas Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang kepada media.
Menurutnya, sekolah di Balikpapan itu dapat menampung anak-anak yang akan mendaftar sekolah, dan bisa mengatasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan yang terjadi setiap tahunnya. Hanya saja, masyarakat tidak memilih sekolah negeri yang menjadi prioritas pendaftarannya.
“Dalam undang-undang kita sudah jelas, sekolah negeri 70 persen dan sekolah swasta 30 persen. Nah. 30 persen ini difungsikan. Bagaimana cara memfungsikannya dengan keterbatasan rombel di sekolah negeri, kalau kita satukan dengan sekolah swasta, kita lebih cukup untuk jenjang SD dan SMP,” tegasnya
Untuk bisa memfungsikan sekolah swasta, maka pemerintah harus memberikan perhatian kepada sekolah swasta seperti halnya membina dari sisi kurikulum, manajemen. Termasuk juga memberikan penghargaan, karena sudah bisa mendirikan sekolah tanpa bantuan dari pemerintah padahal tujuannya sama-sama mencerdaskan anak bangsa. “Pemerintah belum 100 persen memberikan perhatian,” ungkapnya.
Hal ini sudah pernah disampaikan kepada beberapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, supaya bisa berperan aktif dalam memberdayakan sekolah swasta dengan cara menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Misalnya, sekolah swasta dapat menyisihkan kuota 30 persen untuk anak -anak tidak mampu yang berada di sekitar sekolah, dengan cara memverifikasi dan biaya seluruhnya ditanggung dalam APBD Kota Balikpapan.
“Pemerintah punya mou dengan sekolah swasta, kalau pemerintah yang masukan berarti harga NJOP kalau ditanah, kalau di luar dari itu, terserah karena itu urusan yayasan. Jadi jangan sampai warga yang tinggal di sekitar sekolah hanya melihat gedung saja yang mewah. Istilah melihat makanan enak itu, hanya ngiler saja,” katanya.
Saat PPDB online dilaksanakan setiap tahun, sekolah swasta dapat membuka kuota khusus 30 persen tersebut, sehingga pemerintah bisa berkolaborasi dengan sekolah swasta. “Jadi bukan sekolah negeri saja membuka PPDB online,” katanya.
Disisi lain, jika kolaborasi ini dijalankan maka dapat mengatasi banyak hal, seperti tidak perlu bangun sekolah, tidak perlu bayar guru, sehingga banyak hal yang didapat dengan kolaborasi ini. “Kita harus memberdayakan sekolah swasta. Jangan mindsetnya sekolah negeri saja, tapi sekolah swasta,” imbuhnya.
Setiap tahun ajaran baru, menjadikan para orang tua dan anak menangis karena kesulitan saat mendaftarkan anak sekolah, padahal sebenarnya dengan kelulusan sekolah para orang tua dan anak senang dan bahagia. (Adv)
