Workshop Penginputan RUP, Bupati Mahulu Tegaskan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Dikontrol

oleh -
Editor: Ardiansyah
Wabup Yohanes Avun yang mewakili Bupati Mahulu membuka Workshop Penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 4 secara virtual, pada Selasa (5/3/2024). Foto: HO/ Prokopim Mahulu
Wabup Yohanes Avun yang mewakili Bupati Mahulu membuka Workshop Penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 4 secara virtual, pada Selasa (5/3/2024).Foto: HO/ Prokopim Mahulu

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, Wakil Bupati (Wabup) Yohanes Avun membuka Workshop Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) V. 4 secara virtual, pada Selasa (5/3/2024).

Meningkatkan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setkab) Mahulu mengadakan workshop dengan narasumber Mira Erviana dari LKPP sebagai Analis Kebijakan Muda dan Iswan Huntoyungo dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan sebagai Analis Data Ilmiah Pertama.

Kegiatan di Hotel Senyiur di Ballroom Lantai 2, berlangsung selama dua hari, yakni dari 5 hingga 6 Maret 2024. Ini adalah acara penyegaran untuk semua perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mahulu terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mahulu, saya menyambut baik atas terselenggaranya Workshop Penginputan RUP ini,” kata Bupati dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Yohanes Avun.

Wabup Mahulu menerangkan RUP dalam pengadaan barang dan jasa merupakan awal dari seluruh siklus proses pengadaan.

“Saat ini, kita bersama-sama merencanakan langkah-langkah penting dalam pengadaan barang dan jasa yang akan kita laksanakan, karena itu proses pengisian RUP memiliki peran yang menentukan kelancaran dan keberhasilan seluruh rangkaian pengadaan,” kata Wabup.

Wabup Mahulu mengingatkan bahwa setiap OPD harus menyikapi dengan serius Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 027/276/PBJ-TU.P/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, untuk mencermati pentingnya percepatan penginputan RUP untuk Tahun Anggaran 2024.

“Saya menghimbau setiap (OPD) yang belum melaksanakan penginputan RUP untuk segera mengambil tindakan sesuai petunjuk yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Hal ini menjadi langkah kritis dalam memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” kata Wabup.

Baca Juga :  Melalui KRI Pandrong-801, Lanal Balikpapan Bantu Korban Gempa

Dalam sambutan, Bupati menekankan perlunya mengontrol dan menjaga penyelenggaraan barang dan jasa di seluruh dinas dan kecamatan untuk peningkatan di masa depan.

Pentingnya Penginputan RUP untuk Tahun Anggaran 2024

“Melalui workshop ini saya sampaikan beberapa catatan dan arahan yang saya anggap penting dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ini, yakni saya mendapat informasi bahwa saat ini baru terdapat 15 OPD dari 36 OPD yang telah melakukan penginputan RUP ke dalam Aplikasi SiRUP. Hal ini menjadi perhatian kita bersama agar setiap OPD segera melakukan penginputan RUP ke dalam aplikasi SIRUP,” ucap Wabup.

Bupati memerintahkan setiap OPD untuk memasukkan RUP tahun 2024 mereka ke aplikasi SIRUP sebelum 31 Maret 2024, sesuai Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021.

“Keterlambatan dalam penyampaian RUP dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa dan berakibat pada tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mahulu saat ini Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) tahun anggaran 2023 masih dalam predikat “KURANG” yaitu 16,92. Tentu ini menjadi perhatian besar bagi kita, karena ITKP juga merupakan salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi, jika gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan,” kata Wabup.

Di akhir sambutan Wabup Mahulu mengajak kepada seluruh OPD untuk meningkatkan komitmen dan kinerja dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

“Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Saya yakin, dengan komitmen dan kerja keras kita bersama, kita dapat meningkatkan ITKP Kabupaten Mahulu dan mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik,” kata Wabup sekaligus membuka keseluruhan rangkaian kegiatan workshop. (Adv/*Prokopim Mahulu)

Baca Juga :  Tingkatkan Nilai Tambah untuk Masyarakat, Pemkab Paser Galakkan Diversifikasi Olahan Ikan

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.