Sigab Kaltim sudah melaksanakan kegiatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan melakukan sosialisasi akses disabilitas untuk 54 Sekolah Dasar. Sedangkan, untuk kesehatan sudah dilakukan sosialisasi dengan seluruh Puskesmas di Kota Balikpapan.
Terkait GEDSI sudah dilaksanakan di seluruh OPD Se Kota Balikpapan pada bulan lalu. Sebenarnya, Gender Equality ini sudah ada di Pemerintah Kota, hanya saja Disabilitas Social Inclusion yang belum ada. “Ini bagian dari program pemerintah. Kami berfokus disabilitas,” terangnya.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Balikpapan, Arzaedi Rachman, mengatakan tujuan dari pelatihan ini untuk membangun perspektif positif dan pemahaman yang kuat terkait isu tersebut.
“Saya percaya dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, para lurah dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik dan efektif di tengah masyarakat. Ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil di seluruh Kelurahan di Balikpapan,” paparnya.
Dalam kebijakan dan program pembangunan di Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan selalu berusaha memasukkan aspek inkusi sosial.
“Saya mengingatkan kita semua bahwa inklusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita semua. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inkusif dan adil,” pungkasnya.
