BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengelola Wilayah Kawasan Perbatasan untuk penyusunan rencana aksi di kawasan perbatasan Mahulu yang bertempat di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (18/09/2023).
Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) ini turut diikuti Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Agustinus Teguh Santoso, Kepala BPBD Albertus Lung beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, yang disampaikan Yohanes Avun mengatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat kita dan berpeluang menjadi titik sentral dalam upaya pembangunan serta pengembangan Nasional.
“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan di Wilayah Perbatasan,” kata Wabup.
Lebih lanjut Wabup menyampaikan, tugas dan peran OPD untuk saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam mengelola wilayah perbatasan dengan baik.
“Kita harus memastikan bahwa pemanfaatan wilayah perbatasan akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat Mahulu dan juga pada kemajuan daerah kita secara keseluruhan,” kata Wabup.
Di akhir sambutannya Yohanes Avun, berharap melalui rakor ini agar tersusunnya rencana aksi kawasan perbatasan sebagai pedoman, serta adanya dokumen pengelolaan pembangunan di dalam kawasan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dokumen pengelolaan pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Mahulu.
“Dengan adanya pedoman ini, kita dapat menghindari konflik, memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kita yang tinggal di wilayah perbatasan, serta melalui rakor merumuskan kerangka kerja yang logis untuk melakukan penyusunan rencana aksi sasaran kinerja pembangunan kawasan perbatasan. “
“Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Mahulu di kawasan perbatasan. Kerangka kerja akan membantu kita mengidentifikasi sasaran kinerja yang konkret dan terukur.”
“Kita semua ingin melihat perkembangan yang nyata di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan dalam akses infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan rencana aksi yang jelas, kita dapat mengukur kemajuan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Wabup.
Dalam laporan Kepala BPPD Albertus Lung, menuturkan, rakor pelaksanaan pengelola wilayah kawasan perbatasan bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing dengan negara tetangga.
“Koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang kelak akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD di wilayah lokring yaitu Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, dan dalam rakor ini kami mengundang OPD teknis supaya nanti dalam penyusunan rencana aksi berkelanjutan maupun pengusulan program dapat bersinergi dengan OPD teknis, hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Mahulu yaitu membangun Mahulu untuk semua Sejahtera berkeadilan, dengan visi pertama membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” kata Kepala BPPD. (Adv)
