Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pemisahan anggaran P3K dalam Dana Alokasi Umum pada dana Transfer Ke Daerah (TKD).
Fernando Sinaga, Senator Kalimantan Utara dan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penggunaan anggaran untuk Stunting dan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Selain itu, perlu memisahkan DAU khusus P3K, termasuk TPP-nya, agar terlihat jumlah DAU yang didapat oleh Pemerintah daerah usulannya mengenai persoalan penganggaran P3K.
Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dan Senator Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa belum ada anggaran belanja daerah/pusat untuk penyangga IKN. “Perlu ada anggaran untuk daerah penyangga IKN,” tuturnya.
Ahmad Syaifullah Malonda, Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan ingin ada kerjasama transportasi laut antara Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Timur. “Kalau ada konektivitas antara Pelabuhan Kalimantan Timur dengan Palu tentu akan lebih bagus lagi,” ujarnya.
I Made Mangku Pastika selaku Anggota Komite IV dari Bali, mempertanyakan anggaran stunting yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.
“Ternyata uang ratusan triliun anggaran stunting itu habis lintas sektor di kementerian/lembaga. Gimana pembagiannya?. Oleh karena itu, saya tidak rela dana desa dipakai untuk stunting. Di kementerian/lembaga ada dana BLT, kenapa ada lagi dari Dana Desa?,” katanya mengenai penggunaan dana desa untuk BLT Desa.
Kunjungan kerja ditutup oleh Mahyudin selaku DPD RI dengan mengapresiasi seluruh masukan dan saran mengenai RUU APBN 2024, serta akan dirumuskan oleh Komite IV untuk menjadi Rekomendasi DPD RI atas RUU APBN 2024.
Seluruh aspirasi dari rapat hari ini sudah dicatat serta akan menjadi pembahasan dalam rapat kerja dengan mitra kerja Komite IV DPD RI.
