BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Suwanto mengusulkan melalui Panitia Khusus (Pansus) piutang pajak, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Balikpapan bakal menunjuk Ketua Komisi II sebagai Ketua Pansus Piutang Pajak, untuk menindaklanjuti piutang pajak ini.
“Potensi-potensi yang ada itu bisa hilang kalau kita tidak mengetahui yang sesungguhnya, apa sih, kenapa ini kok bisa ada utang. Bisa saja terjadi adanya salah catat pada saat pelimpahan dari KPP Pratama terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota Balikpapan,” terangnya.
Suwanto mengungkapkan apabila piutang pajak ada yang bisa dilakukan pemutihan, maka bisa diputihkan, asalkan persyaratan sesuai dengan aturan pajak. “Piutang pajak yang tertinggi dari pajak PBB,” ucapnya.
Pansus ini dibentuk untuk mengetahui potensi sesungguhnya dari piutang pajak yang ada itu berapa, karena hasil pemeriksaan dari BPK ditemukan tingginya piutang pajak. Sekitar Rp 300 miliar lebih piutang pajak, dengan alasan nama yang double, lokasi yang tidak ada.
“Nah, inilah gunanya adanya pansus piutang pajak ini untuk mengetahui, kalau misalkan wajib pajak itu benar-benar tidak ada dan juga kepemilikan tanah itu tidak bisa dianggap sah secara aturan undang-undang, maka bisa kita usulkan untuk penghapusan, sehingga nilai piutang pajak kita bisa mengetahui,” jelas Suwanto.
Setelah pansus ini terbentuk, maka baru bisa dirumuskan apa yang harus dilakukan hanya saja pansus ini terbentuk, tingginya piutang pajak. “Semua jenis pajak akan dirumuskan, hanya saja terbesar di pajak PBB,” ujarnya.
