“Kita berusaha bagaimana belanja pegawai itu lebih kecil dari belanja pembangunan, kalau belanja pegawainya lebih besar daripada belanja pembangunan, itu berarti kurang sehat APBDnya. Maka oleh sebab itu kita melihat kebutuhan kita di daerah ini, biar optimal,” ucap FX Yapan.
Bupati juga mengatakan bahwa pemanfaatan APBD harus berprioritas pada sisi kebutuhan yang sesuai dengan tahapan perencanaan dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Supaya kita bisa memanfaatkan atau APBD sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita rencanakan,” ucapnya.
Selain itu, kebutuhan SDM yang dimiliki Kutai Barat saat ini masih jauh dari kata cukup, apalagi di bidang kesehatan dan pendidikan.
Alhasil, Bupati meminta BKAD untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kondisi SDM kesehatan dan pendidikan di Kutai Barat yang menjadi prioritas.
“Jadi, BKAD nanti kita akan berkoordinasi dengan pusat, berapa yang kita butuh untuk perawat dan berapa orang guru. Nah tenaga medis dan guru ini merupakan program yang utama,” katanya.
