BorneoFlash.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Silmy Karim, membuat perbandingan antara paspor dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai dokumen perjalanan.
Hal ini disampaikan oleh Silmy sebagai tanggapan terhadap pernyataan anggota DPR RI mengenai keterlibatan petugas imigrasi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Ada perbandingan yang tepat, ketika seseorang mengalami kecelakaan saat mengemudi mobil, dia memiliki SIM, dan saat terjadi kecelakaan yang disalahkan bukanlah pihak yang mengeluarkan SIM,” katanya.
“Demikian pula dengan paspor, ketika disalahgunakan, terutama saat ini dengan masa berlaku paspor selama 10 tahun,” lanjutnya.
“Pada awalnya mungkin prosedural, tetapi ketika berlalu beberapa tahun, misalnya setelah lima atau sepuluh tahun, prosedurnya tidak lagi terikat, dan petugas imigrasi yang menangkap juga tidak tepat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI pada Selasa (21/06/2023).
Silmy meminta dukungan anggota DPR RI agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga petugas imigrasi yang bertanggung jawab atas pelayanan paspor dan pemeriksaan keimigrasian dapat bekerja dengan lebih percaya diri. Ia tidak ingin anggotanya merasa khawatir saat mengeluarkan paspor kepada WNI, karena hal ini dapat menghambat semangat pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Silmy tidak menampik bahwa data menunjukkan 90 persen korban TPPO di luar negeri adalah perempuan pekerja migran Indonesia.
