BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ke 9 masa sidang II Tahun 2023 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada hari Senin (19/6/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari dengan dihadiri 34 anggota DPRD Balikpapan, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud; Perwakilan Forkopimda serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Agenda rapat paripurna kali ini mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan atas peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018, tentang Ketenagakerjaan dan Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012, tentang Administrasi Kependudukan.
Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dimulai dari fraksi Golkar include Hanura yang dibacakan oleh Andi Arif Agung. Kemudian, fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Muhammad Najib, fraksi Gerindra di sampaikan oleh Aminuddin, fraksi PKS oleh Wahidah, fraksi Demokrat dibacakan oleh Srihana, fraksi gabungan PPP dan Perindo dibacakan Iwan Wahyudi dan ditutup dengan fraksi gabungan Nasdem dan PKB dibacakan Parlindungan.
Subari mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dan penekanannya masih sama. Yang pertama, terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022. “Yang menjadi sorotan tetap banjir dan DAS Ampal, karena belum klir. Itu yang menjadi sorotan,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna.
Begitu juga terkait dengan pendidikan, sarana dan prasarana sekolah yang belum berimbang. Disamping itu, rapat paripurna membahas Ketenagakerjaan. “Ini akan coba kita revisi untuk mengakomodir 80 persen tenaga lokal. Bagaimana Raperda ini untuk menguatkan pekerja, khususnya warga Kota Balikpapan supaya mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujarnya.
Fraksi PKS ini menjelaskan hampir semua fraksi menyoroti proyek DAS Ampal yang merupakan proyek multiyears. “Jangan sampai bermasalah yang berikut. Tentunya akan menjadi persoalan baru. Indikasi yang disoroti terkait dengan pelaksanaannya yang tidak tepat dan tidak sesuai yang diharapkan fraksi DPRD Kota Balikpapan.
