“Namun ini masih satu lagi langkah perjuangan kami untuk mewujudkannya. Kami harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pada kesempatan ini kami memohon dukungan politik dari Komisi II DPR RI membantu kami untuk menyampaikan usulan ini,” kata Bupati.
Sementara Sekda Stephanus Madang mengatakan, pada prinsipnya pemekaran kecamatan di Mahulu ini dimungkinkan, tetapi menunggu setelah pemilu. Namun mengingat pada 2023 ini segera menyusun anggaran untuk 2024, tentu sangat tidak elok apabila Pemkab Mahulu menganggarkan sesuatu itu terlebih dahulu, apabila belum mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.
“Artinya apabila surat rekomendasi ini keluar, maka kami tidak ragu untuk menyusun alokasi anggaran guna mensupport tiga kecamatan ini. Pada prinsipnya kan sudah didemokrasikan. Kalau ada jalan lain tanpa menunggu tahun 2024-2025 ya kenapa tidak tahun ini, karena mumpung kami sedang dalam proses menyusun RAPBD 2024,” ujarnya.
Menurut Stephanus Madang, ini menyangkut Kebijakan Kemenpan RB mengenai tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honorer, sementara pada kasus-kasus tertentu ini tidak bisa dilegalistir terutama untuk tenaga-tenaga Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Mahulu.
“Kami masih membutuhkan tenaga dokter. Kalau kami menunggu lulusan CPNS ini kan tidak tercover. Maka untuk memenuhi kebutuhan tenaga ini, perlu mekanisme pengangkatan dari TNP. Apabila ini dikunci, akan mengganggu pelayanan kami untuk masyarakat yang tersebar di lima puskesmas dan dua rumah sakit yang ada. Maka kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan KH Aus Hidayat Nur selaku wakil rakyat dari dapil Kaltim bisa membantu kami,” ujar Sekda.
Legislator dari Fraksi PKS itu mengatakan, dengan senang hati menerima rombongan dari Pemkab Mahulu guna sama-sama berjuang memekarkan beberapa kecamatan di Mahulu.
“Mudah-mudahan kita segera bisa menyampaikan ini semua dan segera diterima kementerian dalam negeri,” tuturnya.
