BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Serikat Pekerja (SP) Mathilda menolak keputusan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Pernyataan SP Mathilda ini merupakan dukungan atas sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), sebagaimana mereka tergabung bersama 24 serikat pekerja Pertamina lainnya di seluruh Indonesia.
Di Balikpapan, pernyataan sikap itu disampaikan Ketua Umum SP Mathilda Kalimantan Saptono Nugroho di Sekretariat SP Mathilda Kalimantan, Jalan Yos Sudarso, Jumat (10/2/2023).
Menurutnya, jika mengamati keputusan IPO tersebut, SP Mathilda mengendus adanya upaya privatisasi anak usaha Pertamina yang konsen pada energi panas bumi itu.
“Ini sudah swastanisasi. Karena UU Perseroan itu, kalau sudah di-IPO-kan meski satu persen saham pun itu tidak bisa disebut minoritas, tidak bisa diganggu. Dan itu yang menjadi persoalan buat kami,” jelasnya.
Kebijakan itu tidak bisa dianggap sepele mengingat core usaha yang dijalankan oleh PT PGE berpengaruh besar pada hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini juga menjadi amanah Undang Undang Dasar Pasal 33 ayat 2.
“Meskipun diswastakan, kalau tidak di-IPO-kan, tidak ada masalah. Karena saham masih punya Pertamina. Itulah celahnya kenapa diswastanisasikan, supaya bisa di-IPO-kan,” ungkapnya.
Ketua Dewan Penasihat SP Mathilda Kaltim Mugiyanto mengakui secara kasat mata, langkah IPO tidak bertentangan dengan hukum. Namun, sebagai perusahaan pengelola sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penting agar PGE tetap dimiliki negara.
