Sebelumnya IWB pernah melaksanakan kegiatan serupa dengan mendatangkan Kementerian Ketenagakerjaan, Anggota Pers Indonesia, juga melaksanakan diskusi publik terkait peran pers dalam peliputan pemilu. Bahkan, dua tahun lalu menyelenggarakan seminar mengenai peran pers dalam peliputan pandemi Covid-19.
“IWB juga aktif menggelar acara diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait dengan peran dalam peliputan jurnalis di Balikpapan terhadap kegiatan pemilu maupun Pilkada,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Kemitraan dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, Muhammad Ghufron Maulana menyampaikan adanya diskusi publik dapat terus bersinergi antara kehumasan institusi pemerintah, BUMN, BUMD maupun pihak swasta dengan insan pers, untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat secara obyektif, bertanggung jawab dan independen.
“Kita berharap tetap menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang elegan, santun kepada pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan nantinya akan membawa pengaruh yang positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Salah seorang narasumber wartawan senior yang merupakan mantan Wali Kota Balikpapan, H Rizal Effendi, mengatakan zaman digitalisasi kehumasan harus bergerak lebih cepat, untuk memberikan informasi kepada jurnalis.
Apalagi peranan kehumasan sangat penting, terkait dengan informasi seputar Ibu Kota Negara (IKN). “Peran humas di lembaga pemerintah harus lebih cepat baik melalui media sosial maupun media massa, supaya masyarakat mengetahui informasi yang benar, sehingga berita tidak simpang siur,” terangnya.
Masyarakat Kaltim tentunya membutuhkan banyak informasi terkait dengan peluang-peluang yang ada di IKN. Oleh karena itu, humas pemerintah daerah harus berperan aktif dalam penyampaian informasi.