BorneoFlash.com, SAMARINDA – Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kaltim pada 2021 berada di tingkat pertama dari 34 provinsi. Sedangkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di tahun yang sama berada di posisi ke-8.
Perbedaan posisi yang mencolok ini harus ditelusuri, karena pengukuran kedua indeks tersebut memiliki objek yang hampir serupa, yakni soal keterbukaan informasi.
Hal inilah yang menjadi salah satu pembahasan pada diskusi kelompok yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, di Hotel Aston, Samarinda pada Kamis (27/10/2022).
Hadir sebagai pembicara Komisioner KI Kaltim Indra Zakaria dan Ketua SMSI Kaltim Abdurrahman Amin. Pada acara yang dipandu Komisioner KI Kaltim Erni Wahyuni sebagai moderator tersebut, dihadiri oleh sejumlah elemen mahasiswa dan perwakilan media massa di Kota Samarinda.
Indra dalam pemaparannya menyebut jika perbedaan posisi yang mencolok ini harus diketahui penyebabnya. Hal itu akan dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan di daerah terkait keterbukaan informasi publik, di mana Kaltim yang keluar dari posisi 5 besar.
“Kalau Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim berada di posisi pertama, ya paling tidak Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim idealnya berada di posisi lima besar. Kalau perbedaan posisinya jauh, ini harus kita telusuri,” kata Indra.
Menurutnya, salah satu perbedaan posisi tersebut diduga karena informan yang digunakan untuk mengukur dua indeks tersebut memang berbeda.
