“Khusus pemerintah daerah dapat mempromosikan program-program dan potensi daerah serta pengembangan kapasitas teknis yang diperlukan oleh daerah” ucapnya.
Usai kegiatan, Wabup Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf menjelaskan bahwa forum ini membahas beberapa agenda penting terkait penguatan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal hubungan luar negeri
“Bagaimana kedepannya bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah, utamanya Kabupaten Paser juga bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri, baik itu mengenai masalah pangan maupun potensi lainnya,” kata Masitah.
“Saat ini ada 514 kabupaten/kota se-Indonesia, tapi hanya 34 daerah diantaranya yang telah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri,” sambungnya.
Ini, kata Masitah, tentunya belum maksimal, sementara tantangan yang akan dihadapi daerah juga semakin berat.
“Kita harus dihadapkan pada tahun 2023, itu resesi global, dimana krisis pangan yang sudah dirasakan oleh beberapa negara di dunia” ucapnya.
Dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Kaltim, tambah Masitah, porsi anggaran nasional ke daerah IKN, termasuk daerah penyangga IKN seharusnya lebih diprioritaskan.
“Untuk membangun kerjasama dengan pihak luar negeri, Pemkab Paser perlu pemerintah pusat mensupport secara serius terutama porsi anggaran, apalagi Paser sebagai wilayah penyangga IKN,” pungkasnya. (Adv)
