Hal itu telah disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat melalui perwakilan organisasi keagamaan maupun tokoh adat dalam setiap pertemuan untuk membahas IKN.
Penasehat berbagai ormas ini akan terus melihat, memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah baik daerah maupun pusat, untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat daerah, khususnya Kaltim, dalam melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di Kaltim dalam pembangunan IKN.
“Urgensi pemindahan IKN seperti dampak yang dibawa dari pemindahan IKN, siapa saja yang dilibatkan dan apa saja yang diprogramkan Pemerintah pusat untuk bisa menguntungkan masyarakat Kaltim,” ujar Penasehat Rabithah saat ditemui, Selasa (4/10/2022).
Itu menjadi tolak ukur para ulama, masyarakat maupun habib dalam mendukung pembangunan IKN. Salah satunya, meminta kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada putra daerah untuk bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat bersaing di IKN.
“Segala kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki dampak terhadap masyarakat, maka harus ada solusi didalamnya,” tutur Pembina Ponpes Sultonul Mala.
Ia pun berharap pemerintah dapat membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat Kaltim khususnya penduduk asli, karena hal ini akan memiliki dampak positif bukan hanya untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat Kaltim.
