Kemudian, Pemkot sangat menyadari, bahwa sebagai penyangga IKN, kinerja pelayanan publik Balikpapan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.
Seiring dengan perpindahan IKN yang diprediksi adanya lonjakan pertambahan penduduk di Balikpapan.
“Jadi isu strategisnya dalam menghadapi IKN diantaranya, air bersih, pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu sudah harus kita antisipasi, karena perkiraan penambahan terkecilnya sekitar 1 juta jiwa,” bebernya.
Murni menambahkan, hal tersebut menjadi peluang yang baik kepada para pelaku ekonomi kreatif, dimana menjadi tantangan dan pembuktian bertahan dengan segala perubahan global maupun depresi ekonomi, untuk menopang perekonomian masyarakat.
Ditempat yang sama, Komisioner Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus sinergi dengan Peningkatan Smart City. Tentu dengan kualitas pelayanan publik saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
“Salah satu hal terpenting dalam pengembangan Smart City adalah Smart Governance. Muara dari konsep Smart City itu adalah peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Pada tahun 2020 lalu Pemerintah telah menetapkan wacana Gerakan Menuju 100 Smart City untuk menjadi Digital Nation. Penyusunan masterplan dan quickwin kota pintar untuk 100 kabupaten/kota telah dilaksanakan.
