Ia mengungkapkan bahwa surat yang saat ini diberikan merupakan surat ketiga sekaligus surat terakhir yang diserahkan kepada Pemkot Balikpapan.
“Cukup tiga kali kita melakukan upaya-upaya persuasif. Mau sampai kapan juga, masa kita bersurat terus tapi tidak ada balasan. Apakah kita harus menggigit, jangan mencubit saja untuk bisa mendapatkan respon,” serunya.
Apabila pelantikan tetap digelar di Aula Graha Pemuda KNPI sebagai aset Pemkot Balikpapan, maka DPD KNPI Balikpapan versi Musda bersama ini akan melakukan aksi penolakan terhadap pelantikan tersebut.
“Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi di depan Graha KNPI Balikpapan itu, maka Pemkot bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut karena tidak bersikap netral dalam posisi ini,” tegas Galang.
Ia berharap Pemerintah Kota dapat bersikap netral. Dalam arti, untuk tidak menghadiri pelantikan DPD KNPI lainnya dan kompleks graha pemuda itu untuk segera mungkin dikosongkan kemudian diambil alih pengelolaan oleh Pemerintah Kota.
“Kita minta Pemerintah Kota ambil alih. Jadi tidak ada KNPI yang beraktivitas disana. KNPI bukan OKP. Kalau OKP tidak ada masalah,” tutupnya.
Saat tim Borneoflash.com mengkonfirmasi kepada KNPI Balikpapan versi Andre Afrizal terkait hal ini akan tetapi tidak mendapatkan jawaban hingga berita ini dilansir.
(BorneoFlash.com/Niken)
