BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rencana pemasangan jaringan elektronik tilang atau Etle mulai dilakukan di beberapa daerah termasuk di wilayah Kalimantan Timur.
Sedangkan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, pemasangan jaringan Etle tersebut juga telah disusun, bahkan Polres Kutai Barat sudah menentukan beberapa titik tertentu yang akan di pasangan kamera Etle.
Namun demikian, menurut Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo pemasangan jaringan Etle tersebut harus butuh dukungan pemerintah daerah, mengingat pengadaan kamera Etle dinilai cukup mahal.
” Kutai Barat kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena nilainya satu kamera Etle itu cukup mahal. Sehingga masih harus dikoordinasikan secara intens kepada pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan program nasional ini” katanya. Kamis (15/4/2021)
Seperti diketahui bahwa Etle merupakan program nasional yang digagas oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan saat melakukan penilangan.
Selain itu kata AKBP Irwan Yuli Prasetyo Etle tersebut merupakan program nasional menuju Polisi yang Presisi dan nantinya akan diterapkan di tiap-tiap daerah sesuai instruksi komando atas.
Akan tetapi, AKBP Irwan menegaskan sebelum diberlakukannya Etle tersebut pihaknya lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
” Dan penekanan dari direktorat lalu lintas untuk bisa disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa sekarang kita dalam hal penilangan ada sedikit perubahan.
Jadi untuk ke depannya jaringan etle ini berfungsi di Kutai Barat. Kutai Barat paling kalau di ACC oleh pemerintah daerah sekitar dua sampai tiga kamera yang akan terpasang,” jelasnya.
Setidaknya ada tiga titik di wilayah Kutai Barat akan dipasang kamera Etle yang kemudian secara otomatis langsung tercapture dengan sendirinya apabila ada yang melanggar lalu lintas.
Sedangkan data yang telah tercapture oleh kamera Etle tersebut nantinya langsung masuk di server satlantas kemudian dilakukan pengolahan data untuk menentukan tingkat pelanggaran.
” Biasanya kan kalau berhenti di lampu merah ataupun nanti di pusat keramaian akan di kasi sebuah kamera apabila ada yang melanggar itu nanti tercapture dengan sendirinya oleh kamera itu. Itu datanya nanti otomatis masuk ke server dan diolah mana yang betul-betul melanggar.
Tentunya itu kita minta dukungan penuh kepada pemerintah daerah karena memang anggarannya cukup besar pengadaan satu Etle itu,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Lilis Suryani)
