BorneoFlash.com, SAMARINDA – Menurunnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dianggap sebagai sekadar penurunan angka, melainkan indikator yang perlu dikaji lebih dalam karena berkaitan dengan kemampuan dasar siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, menilai pemerintah perlu melakukan telaah menyeluruh terhadap hasil TKA untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan capaian peserta didik mengalami penurunan di berbagai wilayah.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada data statistik, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek yang memengaruhi proses pembelajaran di lapangan.
“Temuan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi. Penilaian tidak seharusnya hanya berpatokan pada angka-angka statistik, melainkan juga perlu menelaah akar persoalan yang melatarbelakanginya,” ujar Novan, pada Senin (8/6/2026).
Ia menambahkan, merosotnya capaian pada dua mata pelajaran tersebut patut menjadi perhatian karena Matematika dan Bahasa Indonesia merupakan kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan siswa, baik dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari.
“Apabila penurunan ini terjadi secara luas di tingkat nasional, maka ada persoalan yang perlu segera ditangani pada kedua mata pelajaran tersebut. Padahal kemampuan berhitung dan berbahasa merupakan keterampilan mendasar yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.
Novan juga menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Menurutnya, kekurangan guru menjadi salah satu faktor yang diduga turut memengaruhi kualitas pembelajaran dan capaian akademik siswa.
Ia menyebut, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di sejumlah daerah, tetapi juga masih dihadapi Kota Samarinda. Hingga saat ini, kebutuhan guru belum terpenuhi secara optimal dan jumlah kekurangannya diperkirakan terus meningkat.
“Di Kota Samarinda saja saat ini masih terdapat kekurangan lebih dari 500 tenaga pendidik. Bahkan hingga Desember mendatang, jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi lebih dari 700 orang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Novan menjelaskan bahwa keterbatasan dalam proses rekrutmen guru serta berbagai ketentuan yang berlaku membuat sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
Untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sejumlah sekolah akhirnya memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk merekrut guru lepas.
Namun demikian, ia menilai langkah tersebut hanya menjadi solusi sementara. Pasalnya, kualitas dan kompetensi tenaga pengajar yang direkrut belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diperlukan sekolah.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kekurangan guru di daerah. Dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dinilai penting guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga serta target peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar