BorneoFlash.com, SAMARINDA — Wacana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Samarinda mendapat perhatian serius dari DPRD.
Legislatif menilai rencana tersebut belum dapat ditetapkan sebagai kebijakan karena masih memerlukan kajian menyeluruh dan harus mengedepankan kepentingan publik secara luas.
Hingga kini, DPRD Kota Samarinda belum menerima pemaparan resmi maupun dokumen perencanaan dari Pemerintah Kota terkait konsep SPBU khusus ASN tersebut.
Karena itu, DPRD menilai gagasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum dapat ditindaklanjuti tanpa kejelasan arah kebijakan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah kota mengenai rencana tersebut.
“Sampai saat ini, DPRD belum memperoleh penyampaian resmi terkait konsep SPBU khusus ASN, termasuk jenis BBM yang akan dilayani, apakah bersubsidi atau non-subsidi,” ujarnya, pada Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, DPRD menilai kebutuhan mendesak saat ini justru terletak pada penambahan SPBU reguler yang dapat diakses masyarakat umum.
Dengan jumlah penduduk Samarinda yang mendekati 856 ribu jiwa, ketersediaan SPBU dinilai belum sebanding dengan tingkat konsumsi BBM harian warga.
Menurut Deni, persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM yang kerap terjadi lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah SPBU serta jam operasional yang belum maksimal.
“Sebagian SPBU masih berhenti beroperasi sekitar pukul 22.00 Wita. Apabila jam layanan diperpanjang hingga 24 jam, potensi antrean dapat ditekan,” katanya.
