BorneoFlash.com, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya merealisasikan pembangunan kompleks fasilitas terpadu nelayan di Kecamatan Waru.
Proyek strategis ini mencakup Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), serta pabrik es balok, yang dirancang untuk menstabilkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, memastikan lokasi pembangunan telah ditetapkan di kawasan Sungai Tunan, Kelurahan Waru. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun anggaran 2026.
“Posisi yang kita usulkan itu berada di wilayah Sungai Tunan. Kita harapkan tahun 2026 sudah terwujud,” ujar Ishaq, pada Sabtu (29/11/2025).
Pemilihan lokasi di dekat muara Sungai Masur diperkuat hasil kajian teknis yang menilai alur sungai aman dan mudah diakses kapal nelayan. Kompleks tersebut diproyeksikan menjadi sentra aktivitas perikanan yang terintegrasi, mulai dari pelelangan ikan hingga penyediaan kebutuhan dasar operasional kapal.
Ishaq mengakui pembangunan sempat tersendat akibat terbatasnya anggaran daerah. Namun, sinyal positif muncul setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Dukungan tersebut diyakini mempercepat terwujudnya fasilitas yang dinilai memberi dampak ekonomi besar bagi nelayan PPU.
“Kalau ada TPI, harga ikan bisa terkontrol. Nelayan mendapat jaminan. Dampak positif ini diharapkan segera terasa pada peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha para nelayan, sehingga tidak ada lagi permainan harga,” tegasnya.
Selain itu, DPRD menyoroti tingginya biaya operasional nelayan akibat pembelian BBM nonsubsidi yang saat ini berada di kisaran Rp12.000–Rp12.500 per liter. Karena itu, percepatan pembangunan SPBN menjadi sangat krusial agar nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi secara resmi.
DPRD juga mendorong Pemkab untuk segera berkomunikasi dengan BPH Migas guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran.
Ishaq menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya perubahan orientasi kebijakan fiskal daerah. Ia menilai anggaran harus lebih fokus pada sektor ekonomi produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan fiskal hari ini harus menaruh fokus pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” pungkasnya. (*/Adv)
