BorneoFlash.com, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi melantik dan mengambil sumpah Akhmad Suharto sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bontang, pada Senin sore (10/11/2025), di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano, Kajari Bontang Pilipus Siahaan, Danyon Arhanud 7/ABC Bontang Bayu Adiwisuda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, termasuk para asisten, staf ahli, dan kepala OPD.
Acara diawali dengan pembacaan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 800.1.1.1/3515/BKPSDM/2025 tentang pengangkatan Akhmad Suharto—yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah—sebagai Penjabat Sekda Kota Bontang. Berdasarkan keputusan tersebut, Pj Sekda mulai menjalankan tugas sejak 10 November 2025 hingga ditetapkannya Sekda definitif.
Usai pengambilan sumpah jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota dan para pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menekankan pentingnya peningkatan kinerja serta perhatian terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya penanganan stunting.
“Stunting masih menjadi masalah penting yang harus diselesaikan secara menyeluruh agar tidak berulang. Setiap OPD harus aktif, jangan pasif. Saya masih menemukan ada OPD yang tidak hadir dalam kegiatan penting, seperti di Kartikor,” tegas Neni.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti fenomena mobilitas penduduk yang tinggi dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
“Ada informasi banyak warga Bontang yang beraktivitas di luar kota. Ini perlu kita analisis bersama karena mobilitas penduduk berpengaruh langsung pada ekonomi daerah. Pemerintah perlu bekerja sama dengan BPS dan pelaku usaha untuk memahami tren ini,” ujarnya.
Neni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan digitalisasi ekonomi.
