BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, menyoroti tantangan serius yang dihadapi kota ini dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di tengah penerapan program nasional penyediaan makan bergizi (MBG) bagi pelajar.
Ia menilai, kebijakan harga pangan seharusnya tidak disamaratakan antar daerah, karena kondisi pasokan dan biaya logistik di Balikpapan berbeda jauh dibanding daerah penghasil di Pulau Jawa.
“Rantai makanan di Balikpapan ini panjang dan mahal. Telur, daging, sayur, bahkan ayam sebagian besar kita impor dari luar daerah. Jadi kalau harga di tingkat nasional disamakan, kami yang nonprodusen ini pasti berat,” ujar Muhaimin, usai Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Lintas Sektor dalam efektivitas Program MBG, di Auditorium Balai Kota, pada Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, kondisi itu membuat harga pangan di Balikpapan rawan bergejolak. Kenaikan harga telur, misalnya, langsung berdampak pada penyediaan menu bergizi untuk anak-anak sekolah.
“Harga telur fluktuatif. Padahal kebutuhan gizi siswa harus terpenuhi. Guru-guru di sekolah juga kebingungan, selain mengajar, mereka kini ikut memastikan makanan anak-anak aman, tidak basi, dan tersimpan dengan baik,” katanya.
Muhaimin menambahkan, implementasi program MBG di sekolah menimbulkan tantangan teknis yang nyata. Keterbatasan fasilitas penyimpanan makanan dan Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi sekolah.
“Waktu antara jam belajar dengan makanan datang itu sempit. Kalau disimpan sembarangan bisa rusak, apalagi kalau terkena serangga. Artinya, sekolah juga perlu dukungan fasilitas yang memadai,” jelasnya.
Ia memperkirakan, jika target nasional MBG mencapai 50 persen sementara pasokan pangan masih bergantung dari luar, maka harga bahan pokok bisa melonjak dan berpotensi memicu inflasi di Balikpapan.
“Sekarang baru 17 persen saja sudah terasa dampaknya. Kalau 50 persen nanti, harga bisa naik signifikan karena semua kebutuhan pangan masih impor. Jadi, perlu kebijakan yang menyesuaikan karakteristik tiap daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Tugas Pangan terus memantau harga di pasaran dan memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia. Namun, Muhaimin menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harga yang lebih fleksibel.
“Harga MBG Rp12.000 per porsi mungkin realistis di Jawa, tapi belum tentu di Balikpapan. Daerah penghasil dan daerah konsumtif tidak bisa disamaratakan. Harus ada intervensi dan penyesuaian agar program ini bisa berjalan merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
