“Kami tidak melarang masyarakat berjualan, namun kami ingin kegiatan usaha dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketentraman umum,” katanya.
Dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait, Satpol PP juga telah mengusulkan agar para PKL mendapatkan pembinaan langsung dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, guna memperoleh lokasi berdagang yang lebih layak dan teratur.
“Menentukan lokasi binaan bukanlah kewenangan Satpol PP. Kami hanya menjalankan penegakan perda, sementara pembinaan merupakan tugas dinas teknis,” jelas Edwin.
Ia menegaskan, penegakan peraturan daerah bukan semata untuk menertibkan, tetapi untuk menjaga keteraturan dan estetika kota agar tetap nyaman bagi masyarakat.
Ia juga menyayangkan adanya tindakan provokatif dari sejumlah pedagang yang melawan petugas dengan membawa benda berbahaya seperti batu, palu, hingga senjata tajam.
“Tindakan seperti itu jelas membahayakan keselamatan petugas di lapangan dan tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Satpol PP bersama Kecamatan Samarinda Seberang telah menyiapkan area relokasi bagi PKL terdampak di kawasan Taman Bebaya.
Namun, sebagian pedagang diketahui masih enggan berpindah dari lokasi lama.
“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif agar semua pihak bisa memahami kebijakan ini. Prinsip kami jelas: menegakkan ketertiban tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan,” pungkas Edwin.
