BorneoFlash.com, SAMARINDA — Meski sarana dan prasarana kesehatan telah banyak tersedia, kesadaran warga Samarinda untuk melakukan pemeriksaan dini terhadap penyakit menular masih tergolong rendah.
Fakta tersebut terungkap dalam kunjungan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda ke Puskesmas Palaran, pada Selasa (4/11/2025).
Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peningkatan kasus tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di Samarinda menjadi ancaman serius yang tidak bisa diabaikan.
Ia menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan memperburuk situasi kesehatan di tingkat akar rumput.
“Peninjauan kami ke Puskesmas Palaran bertujuan melihat langsung bagaimana upaya penanganan dan pencegahan TB dilakukan di lapangan, khususnya di wilayah Palaran,” ujar Sri.
Ia menjelaskan, Puskesmas Palaran menjadi perhatian karena telah dilengkapi fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi TB secara akurat dan cepat.
Dengan cakupan pelayanan terhadap tiga kelurahan berpenduduk sekitar 44 ribu jiwa, potensi penyebaran penyakit di kawasan tersebut dinilai cukup tinggi.
Berdasarkan data puskesmas hingga Oktober 2025, tercatat 50 pasien TB aktif, termasuk anak-anak dan pasien dengan TB resistan obat (RO).
Walau pasokan obat dari Dinas Kesehatan berjalan lancar, banyak warga yang enggan mengikuti terapi pencegahan lantaran merasa sehat.
“Orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien TB seharusnya menjalani pengobatan pencegahan. Namun kendalanya, banyak yang menolak karena menganggap dirinya sehat dan takut akan efek samping obat,” jelas Sri.
Ia menambahkan, kondisi tersebut memperbesar risiko penyebaran TB laten—jenis TB yang belum menimbulkan gejala, namun tetap menular.
Sri mengingatkan bahwa jika dibiarkan, TB laten dapat berubah menjadi penyakit aktif dan menimbulkan dampak sosial yang luas.
“TB laten ini seperti bom waktu. Penderitanya tidak merasa sakit, padahal bisa menularkan. Jika tidak dikendalikan, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan serius dan membebani anggaran daerah,” tegasnya.
