DPR Bahas Proyek Whoosh, Puan: Pemerintah Harus Jelaskan Keuangan dan Cegah Kerugian Negara

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Rapat yang dihadiri oleh 279 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR dan pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR dan anggota MPR masa jabatan tahun 2024-2029. FOTO : ANTARA/Rivan Awal Lingga/rwa.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Rapat yang dihadiri oleh 279 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR dan pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR dan anggota MPR masa jabatan tahun 2024-2029. FOTO : ANTARA/Rivan Awal Lingga/rwa.

BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan membahas permasalahan Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) atau Whoosh dengan mengkaji keputusan yang diambil pada pemerintahan sebelumnya.

 

Ia menyatakan, komisi terkait akan memanggil pemerintah untuk menjelaskan kondisi keuangan proyek tersebut. “DPR harus membahas masalah ini bersama pemerintah, baik dari sisi teknis maupun keuangan, agar jelas kondisi masa lalu dan saat ini,” kata Puan usai rapat paripurna di Jakarta, Selasa.

 

Puan meminta pemerintah menjelaskan potensi dan risiko yang bisa muncul ke depan serta bersikap tegas agar kerugian negara tidak berlanjut. “Pemerintah harus menentukan sikap jelas supaya kerugian negara tidak terus terjadi,” ujarnya.

 

Dalam rapat paripurna, Puan juga menegaskan proyek Whoosh menjadi fokus pengawasan DPR pada masa persidangan ini.

 

Sebelumnya, KPK menyatakan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan hal tersebut di Jakarta, Senin.

 

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat tersebut. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.