BorneoFlash.com, SAMARINDA – Upaya menekan angka stunting di Kota Tepian terus digalakkan melalui kolaborasi lintas lembaga.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama PT PLN (Persero) UP3 Samarinda dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Perwakilan Kalimantan Timur menandatangani komitmen kerja sama dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, pada Senin (13/10/2025).
Program yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda ini menjadi salah satu strategi kolaboratif dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Melalui kerja sama ini, PLN UP3 Samarinda menyalurkan bantuan gizi senilai Rp51,3 juta melalui Yayasan Baitul Maal PLN bagi 9 ibu menyusui dan 12 anak di bawah usia dua tahun (baduta).
Bantuan tersebut berupa paket makanan bergizi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
Kepala PLN UP3 Samarinda, Hendra Irawan, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk turut serta dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat.
“PLN berupaya memberikan kontribusi nyata dengan membantu pemenuhan gizi sejak dini. Kami juga akan melakukan pendampingan selama tiga bulan, dan bila hasilnya positif, program ini akan kami lanjutkan bagi penerima berikutnya,” ujarnya dengan nada optimistis.
Ia menambahkan bahwa PLN tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga ingin hadir memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda. Semoga sinergi ini dapat terus terjalin dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengapresiasi langkah PLN dalam mendukung program GENTING.
Menurutnya, keikutsertaan pihak swasta dalam program penanganan stunting menjadi bukti kuatnya kepedulian terhadap kesejahteraan warga.
“Kerja sama ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot dan PLN yang diinisiasi oleh DPPKB. Kami berharap ke depan semakin banyak perusahaan yang turut serta seperti PLN, agar pembiayaan program sosial tidak hanya bergantung pada APBD,” pungkasnya.
