BorneoFlash.com, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelatihan petugas Pendataan Penduduk IKN melalui kegiatan Kick Off yang digelar di Gedung Serbaguna Kemenko 3, Plaza Seremoni, pada Kamis (19/6/2025).
Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam menyusun data dasar kependudukan kawasan IKN secara menyeluruh dan akurat.
Sebanyak 802 peserta terlibat dalam pelatihan yang dibagi dalam dua gelombang. Mereka terdiri dari mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya integritas dan akurasi data sebagai fondasi pengambilan kebijakan.
“Kita belum memiliki data dasar di wilayah delineasi IKN. Maka, pendataan ini akan mencakup seluruh penduduk, bukan sampel. Data harus dicatat apa adanya, tidak boleh berdasarkan persepsi, interpolasi, atau ekstrapolasi. Jika datanya keliru, kebijakannya pun akan salah,” tegasnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut pendataan ini sebagai tonggak sejarah awal pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan.
“Ini adalah data dasar pertama mengenai populasi dan karakteristik demografi warga IKN. Kami mohon kepada seluruh petugas menjaga akurasi dan objektivitas dalam proses wawancara maupun observasi,” katanya.
Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa pelatihan dirancang agar para petugas memahami Standar Operasional Prosedur (SOP), konsep, definisi, dan tata cara pengisian instrumen pendataan secara seragam.
Sementara itu, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menambahkan pentingnya pengembangan sistem kependudukan digital ke depan.
“Setelah data primer terpenuhi, kita harus membangun sistem yang memungkinkan pembaruan data kependudukan secara real-time—baik kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk. Ini krusial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif,” jelasnya.
Pelaksanaan pendataan ini akan menjadi dasar utama dalam pembangunan kebijakan publik, perencanaan infrastruktur, layanan sosial, dan pengelolaan pemerintahan berbasis data di Ibu Kota Nusantara. (*/Humas Otorita IKN)
