BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmen serius dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif yang menyasar akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Namun, di tengah semangat tinggi tersebut, tantangan terkait pemanfaatan aset negara menjadi salah satu perhatian utama yang perlu segera dituntaskan.
Salah satu isu krusial yang tengah dikoordinasikan adalah rencana penggunaan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim sebagai lokasi sementara operasional sekolah.
Meski secara teknis dianggap layak, pemanfaatan gedung tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan, mengingat status kepemilikannya yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh prosedur dan memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan kementerian terkait.
Ia bahkan menyatakan keyakinan tinggi bahwa implementasi program SR di Samarinda sudah berada di jalur yang tepat.
“Kami sangat siap, tinggal menunggu lampu hijau administratif dari pusat,”ujarnya.
Optimisme tersebut turut diperkuat oleh sinyal positif dari Kementerian Sosial yang telah menetapkan Samarinda sebagai salah satu kota pelaksana program.
Kementerian tersebut, melalui kunjungan perwakilannya beberapa waktu lalu, disebut telah memberikan respon baik terhadap usulan lokasi sementara dan penambahan kapasitas peserta didik.
