Kepala Otorita IKN dan Menteri PKP Tinjau Pembangunan Hunian untuk Masyarakat

oleh -
Editor: Janif Zulfiqar
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Foto: HO/Humas Otorita IKN
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Foto: HO/Humas Otorita IKN

BorneoFlash.com, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur perumahan yang telah dan sedang dibangun.

 

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif dengan membangun hunian yang tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor pertahanan-keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum.

 

“Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi baru bahwa beliau akan membangun rumah susun, tidak hanya untuk ASN dan Hankam, tetapi juga untuk masyarakat. Meskipun baru satu tower, ini menjadi langkah penting bahwa IKN juga menyediakan hunian bagi rakyat,” ujar Basuki.

 

Sejalan dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan pembangunan perumahan harus selaras dengan arahan Presiden untuk memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Foto: HO/Humas Otorita IKN
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Foto: HO/Humas Otorita IKN

“Arahan Presiden jelas: harus ada hunian untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Tentu penting untuk membangun bagi TNI, Polri, dan ASN, tapi rakyat juga harus diberi kesempatan yang sama,” ujar Maruarar.

 

Peninjauan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, dengan memastikan akses terhadap hunian layak bagi seluruh warga negara. (*/Humas Otorita IKN)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.